Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

SEMMI Sulsel Berbagi Sembako Untuk Masyarakat Sulawesi Selatan

SEMMI Sulsel Berbagi Sembako Untuk Masyarakat Sulawesi Selatan

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Hari ke-3 Dapur Umum Kemanusiaan Covid19 SEMMI Tanggerang Selatan

Alhamdulillah dapur umum Kemanusiaan Covid19 SEMMI Tanggerang Selatan Bukan Hanya Membantu Mahasiswa Perantauan Melainkan Masyarakat Yang Bekerja Harian Dan Lewat Di Depan Universitas Pamulang Lokasi Dapur Umum Kemanusiaan…. Hari ke 3 Dapur Umum Kemanusiaan Covid19 SEMMI Tanggerang Selatan

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Rapat Koordinasi Nasional SEMMI se-Indonesia

Rapat Koordinasi Nasional SEMMI se-Indonesia

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

SEMMI Tangsel Gelar Dapur Kemanusiaan Covid-19

Inisiatifnews.com – Pandemik Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) membuat masyarakat dan mahasiswa perantauan tidak bisa balik ke kampung halaman mereka masing-masing untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran Covid-19.

Hal ini membuat masyarakat dan mahasiswa perantauan menjadi susah karena ekonomi yang menurun akibat pandemik Covid-19 dan sistem pemberlakuan PSBB yang sudah mulai diterapkan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang (HMM Unpam) mengadakan kegiatan Dapur Kemanusiaan COVID-19 Tangsel yang diselenggarakan mulai hari Jum’at (17/4) kemarin.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dan mahasiswa perantauan dengan memberikan bantuan makan berupa sarapan dan makan malam dengan sistem Delivery To Home.

Bima Rizky selaku Koordinator Aksi Kemanusiaan sekaligus ketua SEMMI Tangsel mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dampak dari COVID-19.

“Acara ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat dan mahasiswa perantauan. Kita berusaha membantu meringankan dampak dari Covid-19 sampai keadaan membaik,” kata Bima dalam keterangan persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Sabtu (18/4/2020).

Dan Bima juga berharap otoritas pemerintah terkait juga menaruh kepedulian terhadap masyarakat dan mahasiswa perantauan di wilayah Tangerang Selatan itu.

“Kami juga berpesan kepada Walikota dan Forkompinda Tangsel untuk memperdulikan masyarakat dan mahasiswa perantauan sebagaimana daerah lainnya,” ujarnya.

Salah seorang driver ojol mendapatkan nasi boks dari Dapur Kemanusiaan COVID-19 Tangsel. [foto : Istimewa]

Sementara itu, Ketua Umum HMM Unpam Trihadi Sukma juga menambahkan bahwa ada harapan dan ungkapan terima kasih yang perlu disampaikannya, khususnya kepada para donatur yang sudah membantu kegiatan ini untuk mengurangi beban ekonomi mahasiswa dan masyarakat.

“Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas segala pihak maupun donatur yang membantu sehingga kegiatan dapur kemanusiaan COVID-19 Tangsel ini bisa berjalan, serta mengajak untuk bisa membantu dan saling peduli dalam kegiatan ini agar terus berlanjut hingga keadaan membaik,” kata Trihadi.

Pembagian nasi boks oleh tim Dapur Kemanusiaan COVID-19 Tangsel. [foto : Istimewa]

Perlu diketahui, bahwa Dapur Kemanusiaan COVID-19 Tangsel digelar setiap pagi untuk makan sarapan pada jam 07.00 WIB – 08.30 WIB, dan malam pada jam 18.00 WIB – 19.00 WIB.

Untuk melancarkan acara tersebut, mereka juga membuka posko bantuan yang digelar di depan kampus Universitas Pamulang. []

sumber: inisiatifnews.com

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Dapur Kemanusiaan Covid-19 SEMMI Tangerang Selatan

Dapur Kemanusiaan Covid-19 SEMMI Tangerang Selatan

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

SEMMI Tangsel membuka dapur umum membantu mahasiswa perantauan yang terdampak Covid19

SEMMI TANGGERANG SELATAN Membuka dapur umum membantu dan berbagi kepada mahasiswa Perantauan yang terdampak Covid19, Lokasi dapur umum Universitas Pamulang… 

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Bantuan Sosial COVID-19 Rawan Diselewengkan

MerahPutih.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menilai ada potensi permainan dalam penyaluran distribusi bantuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work Form Home (WFH) akibat pandemi COVID-19.

Ketua Umum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra mengatakan, ada potensi masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya pendapatan ekonomi menengah kebawah di Indonesia tidak menerima manfaat atau bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat maupun daerah yang digelontorkan melalui APBD maupun APBN.

“Hal ini tentu sangat tidak baik dan harus ditelusuri dengan sangat mendetail, mengingat COVID-19 sangat berdampak bagi seluruh masyarakat,” ungkap Bintang kepasa MerahPutih.com di Jakarta, Senin (13/4).

Nilai bantuan yang digelontorkan Pemerintah pusat mencapai Rp 40,4 triliun rupiah untuk bantuan sosial kepada masyarakat, anggaran tersebut terdiri dari Rp 3 triliun untuk dana bansos Jabodetabek, Rp 16,2 triliun untuk di luar penerima PKH, dan Rp 21 triliun dari realokasi dana desa dan sebagainya.

Bintang melihat jumlah anggaran puluhan triliun telah digelontorkan untuk masyarakat Indonesia dari pemerintah pusat, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan dan riset yang dilakukan, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

“Banyak RT dan RW di Jabodetabek juga bingung saat ditanya warga tentang bantuan sosial yang ramai di beritakan media,” jelasnya.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Dheny Budhiono menyerahkan bantuan paket Sembako kepada warga terdampak COVID-19 di wilayah itu. (Foto dok.humas Polres Rejang Lebong)
Kapolres Rejang Lebong AKBP Dheny Budhiono menyerahkan bantuan paket Sembako kepada warga terdampak COVID-19 di wilayah itu. (Foto dok.humas Polres Rejang Lebong)

Bintang juga menyoroti bantuan sembako yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk 1,2 juta kepala keluarga (KK).

Ia menyebut, bantuan mengacu pada data sensus ekonomi, tentu sangat keliru dan rentan potensi penyelewengan, karena sensus ekonomi dilakukan pada 2019. Sedangkan, dalam waktu tertentu ada masyarakat yang pindah atau meninggal.

“Nah, ini pendataan dari penerima bantuan harus jelas dan terbuka, penerima bantuan PSBB harus dicatat nama, nomor KTP, nomor KK, alamat, dan nomor teleponnya agar bisa dipertanggung jawabkan,” tambahnya.

Bintang mendesak Bareskrim, KPK RI, BPK dan PPATK mengaudit sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan APBD maupun APBN.

“Kita tidak mau kecolongan harga beras atau sembako yang diberikan seharga lem Aibon yang sempat ramai beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Dalam hal menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, organisasinya akan membuat tim khusus pengawal dan pengawas independen untuk menghindari penyelewengan dan tindakan yang tidak diharapkan terhadap bantuan sosial untuk masyarakat ditengah pandemi COVID-19.

“Menghindari mark up harga pembelanjaan bansos, korupsi dan tindakan tidak terpuji lainya, SEMMI akan membuat satuan tugas kemanusiaan anti korupsi anggaran bansos (Satgas KAKAB) untuk membantu pemerintah memastikan masyarakat Indonesia menerima bantuan yang sesuai,” tutupnya. (Knu)

sumber: merahputih.com

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Keterlaluan Bantuan Covid-19 Diselewengkan

Jakarta – JA      Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menduga adanya permainan dalam penyaluran distribusi bantuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work Form Home (WFH) akibat pandemi Covid-19.

“Hasil temuan di lapangan dan riset yang kami lakukan, banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya pendapatan ekonomi menengah kebawah di Indonesia tidak menerima manfaat atau bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat maupun daerah yang digelontorkan melalui APBD maupun APBN. Hal ini tentu sangat tidak baik dan harus ditelusuri dengan sangat mendetail, mengingat Covid-19 sangat berdampak bagi seluruh masyarakat,” ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Bintang mengatakan nilai bantuan yang digelontorkan Pemerintah pusat mencapai 40,4 triliun rupiah untuk bantuan sosial kepada masyarakat, anggaran tersebut terdiri dari Rp 3 triliun untuk dana bansos Jabodetabek, Rp 16,2 triliun untuk di luar penerima PKH, dan Rp 21 triliun dari realokasi dana desa dan sebagainya.

“Kami melihat jumlah anggaran puluhan triliun telah digelontorkan untuk masyarakat Indonesia dari pemerintah pusat, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan dan riset yang kami dapatkan, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Banyak RT dan RW di Jabodetabek juga bingung saat ditanya warga tentang bantuan sosial yang ramai di beritakan media,” jelasnya.

“Jika bantuan mengacu pada data sensus ekonomi, tentu ini sangat keliru dan rentan potensi penyelewengan, karena sensus ekonomi dilakukan pada 2019 sedangkan dalam waktu tertentu ada masyarakat yang pindah atau meninggal. Nah, ini pendataan dari penerima bantuan harus jelas dan terbuka, penerima bantuan PSBB harus dicatat nama, nomor KTP, nomor KK, alamat, dan nomor teleponnya agar bisa dipertanggung jawabkan,” tambahnya.

Organisasi kemahasiswaan dari Syarikat Islam ini kemudian meminta Bareskrim mabes polri, KPK RI, BPK dan PPATK mengaduit sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan APBD maupun APBN.

Dalam hal menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, organisasinya akan membuat tim khusus pengawal dan pengawas independen untuk menghindari penyelewengan dan tindakan yang tidak diharapkan terhadap bantuan sosial untuk masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Menghindari mark up harga pembelanjaan bansos, korupsi dan tindakan tidak terpuji lainya, SEMMI akan membuat satuan tugas kemanusiaan anti korupsi anggaran bansos (Satgas KAKAB) untuk membantu pemerintah memastikan masyarakat Indonesia menerima bantuan yang sesuai,” tutur Bintang.

Sementara itu Di Daerah, Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kepemudaan PB SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Abdullah Amas menegaskan Bahwa Satgas KAKAB di Jawa Timur akan ikuti sikap PB SEMMI mengawasi Bansos. “Contohnya di bangkalan, kita akan kawal bersama rekan-rekan” ujar Abdullah Amas yang juga Ketua Umum Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jatim (D3)

sumber: jurnalaktual.com

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Banyak Masyarakat Tidak Menerima Bantuan Covid19, PB SEMMI Desak Aparat Audit Bansos Dari APBD dan APBN

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menduga adanya permainan dalam penyaluran distribusi bantuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Work Form Home (WFH) akibat pandemi Covid-19.

“Hasil temuan di lapangan dan riset yang kami lakukan, banyak masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya pendapatan ekonomi menengah kebawah di Indonesia tidak menerima manfaat atau bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat maupun daerah yang digelontorkan melalui APBD maupun APBN. Hal ini tentu sangat tidak baik dan harus ditelusuri dengan sangat mendetail, mengingat Covid-19 sangat berdampak bagi seluruh masyarakat,” ungkap Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Bintang Wahyu Saputra, di Jakarta, Sabtu (11/4).

Bintang mengatakan nilai bantuan yang digelontorkan Pemerintah pusat mencapai 40,4 triliun rupiah untuk bantuan sosial kepada masyarakat, anggaran tersebut terdiri dari Rp 3 triliun untuk dana bansos Jabodetabek, Rp 16,2 triliun untuk di luar penerima PKH, dan Rp 21 triliun dari realokasi dana desa dan sebagainya.

“Kami melihat jumlah anggaran puluhan triliun telah digelontorkan untuk masyarakat Indonesia dari pemerintah pusat, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan dan riset yang kami dapatkan, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Banyak RT dan RW di Jabodetabek juga bingung saat ditanya warga tentang bantuan sosial yang ramai di beritakan media,” jelasnya.

Bintang juga menyoroti bantuan sembako yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk 1,2 juta kepala keluarga (KK), pasalnya ia menduga adanya penyelewengan bansos atas dasar tidak adanya pendataan penerima bantuan yang dilakukan RT RW, dan transparansi anggaran pembelanjaan bansos oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Jika bantuan mengacu pada data sensus ekonomi, tentu ini sangat keliru dan rentan potensi penyelewengan, karena sensus ekonomi dilakukan pada 2019 sedangkan dalam waktu tertentu ada masyarakat yang pindah atau meninggal. Nah, ini pendataan dari penerima bantuan harus jelas dan terbuka, penerima bantuan PSBB harus dicatat nama, nomor KTP, nomor KK, alamat, dan nomor teleponnya agar bisa dipertanggung jawabkan,” tambahnya.

Organisasi kemahasiswaan dari Syarikat Islam ini kemudian meminta Bareskrim mabes polri, KPK RI, BPK dan PPATK mengaduit sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan APBD maupun APBN.

“Bantuan sembako untuk 1,2 juta kepala keluarga dari Pemprov DKI Jakarta harus diaudit atas sejumlah kejanggalan dalam proses distribusi nya. Anggaran pembelanjaan bansos juga harus transparan kami tidak mau ada yang main main dimasa pandemi ini. Kita tidak mau kecolongan harga beras atau sembako yang diberikan seharga lem Aibon yang sempat ramai beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Dalam hal menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik, organisasinya akan membuat tim khusus pengawal dan pengawas independen untuk menghindari penyelewengan dan tindakan yang tidak diharapkan terhadap bantuan sosial untuk masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Menghindari mark up harga pembelanjaan bansos, korupsi dan tindakan tidak terpuji lainya, SEMMI akan membuat satuan tugas kemanusiaan anti korupsi anggaran bansos (Satgas KAKAB) untuk membantu pemerintah memastikan masyarakat Indonesia menerima bantuan yang sesuai,” tutupnya.

sumber: pbsemmi.org

Categories
Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Ketum SEMMI Jatim Amas Doakan Sarah Duo Virgin Menangi Pilkades Ngampelsari Sidoarjo

Ketum SEMMI Jatim Doakan Sarah Duo Virgin Menang di Pemilihan Kepala Desa

Warga Ngampelsari sidoarjo memperoleh pilihan dari pilkades salah satunya adalah Vokalis The Virgin Sara.

Sara Maju dalam Pemilihan Kepala Desa di Ngampelsari Sidoarjo

Ketua Umum Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Jawa Timur Abdullah Amas pun ikut mendoakan Sarah agar memenangkan Pemilihan kepala desa Ngampelsari

Sara The Virgin yang di kertas suara memakai nama lengkapnya yaitu Hj. Sarajuita Sahara. SE dinilai akan menjadi pilihan kalangan Millenial di desa Ngampelsari

“Kami mendoakan dia mampu memenangkan dan memberikan kebaikan bagi desanya”ujar Abdullah Amas

Amas yakin kompetensi artis mampu memberikan yang terbaik dan berkonstribusi di bidang manapun asalkan mau jadi pembelajar.
“Inilah Demokrasi, yang mana semua bisa berpartisipasi dalam konstelasi politik termasuk pada partisipasi politik pada pemilihan kepala Desa”lanjut Amas
sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com