Categories
Ketua Umum SI Salemba

Ketua Umum LT SI: “Marhaban Yaa Ramadhan Syahrul Mubarak”

Ketua Umum LT SI: “Marhaban Yaa Ramadhan Syahrul Mubarak”

sumber: salamradio.com

Categories
Ketua Umum SI

Din Minta Jokowi Jamin Layanan Internet Siswa: Bukan Kursus Triliunan Prakerja

Organisasi Pergerakan Indonesia Maju (PIM) yang dipimpin Din Syamsuddin, turut menyampaikan masukan kepada pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19.

Salah satunya adalah perlunya jaminan kesehatan, kebutuhan pokok, hingga jaminan pendidikan yang membuat proses belajar mengajar digelar di rumah secara online.

“Pemerintah hendaknya mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjamin keamanan rakyat dengan memberi rasa aman, baik melalui pelayanan kesehatan yang cepat dan prima, penyediaan kebutuhan pokok terutama bahan makanan, penyediaan informasi yang terbuka dan transparan, maupun pelayanan pendidikan melalui fasilitas akses internet memadai bagi seluruh anak didik, bukan dengan memberi materi kursus bernilai triliunan rupiah bagi kelompok prakerja,” beber Din Syamsuddin dalam rilisnya, Minggu (19/4).

Selain Din Syamsuddin, para tokoh yang menjadi pengurus/anggota Pergerakan Indonesia Maju adalah Prof. Siti Zuhro, Hamdan Zoelva, Prof Philip Kuntjoro, Chusnul Mar’iyah, Ferry Mursidan, dan lainnya.

Berikut pernyataan lengkap yang disebut Pesan Kebangsaan PIM:

PESAN KEBANGSAAN 

PERGERAKAN INDONESIA MAJU (PIM) 

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa 

Indonesia sedang berduka. Covid-19 (selanjutnya disebut Wabah Corona) melanda seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia. Banyak warga masyarakat terpapar olehnya, hingga ribuan yang meninggal dunia. Di kota dan desa diberlakukan pembatasan sosial, sebagian berskala besar, yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.  

Untuk mengatasi wabah itu ikhtiar pun dilakukan baik oleh pemerintah, maupun organisasi masyarakat dan masyarakat luas. Tapi hasilnya belum memuaskan. Jumlah korban terinfeksi bergerak secara eksponensial, dan korban terdampak bertambah. 

Oleh karena itu, Pergerakan Indonesia Maju, sebagai gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender, merasakan ikut bertanggung jawab dan memberikan kepedulian. Selain ikut berbuat nyata lewat Satgas Penanggulangan Wabah Corona di Pusat dan Daerah, Pergerakan Indonesia Maju melalui Dewan Nasional dan Dewan Wilayah Seluruh Indonesia, merasa perlu menyampaikan Pesan Kebangsaan baik kepada Penyelenggara Negara/Pemangku Amanat Kenegaraan, maupun kepada semua elemen masyarakat madani sebagai berikut: 

  1. Dalam melawan wabah corona dan mengatasi dampaknya, pemerintah dan elemen masyarakat hendaknya bekerja secara bersungguh-sungguh melindungi segenap rakyat warga negara, dan melipatgandakan kerja serta kinerja yang sudah ada, dengan tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Pemerintah agar bekerja secara terfokus, terhadap penanggulangan wabah corona dan akibatnya, dan menghindari segala bentuk kepentingan dan perhatian yang tidak relevan dengan penanggulangan wabah corona. 
  2. Sesuai tuntutan konstitusi, pemerintah hendaknya mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjamin keamanan rakyat dengan memberi rasa aman, baik melalui pelayanan kesehatan yang cepat dan prima, penyediaan kebutuhan pokok terutama bahan makanan, penyediaan informasi yang terbuka dan transparan, maupun pelayanan pendidikan melalui fasilitas akses internet memadai bagi seluruh anak didik, bukan dengan memberi materi kursus bernilai triliunan rupiah bagi kelompok pra kerja. 
  3. Pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata kepada semua kalangan rakyat. Anggaran negara harus lebih diprioritaskan untuk mengatasi wabah corona, bukan untuk lainnya. Pisahkan antara anggaran penanganan wabah corona dari anggaran mengatasi masalah perekonomian yang memang sudah menjadi program pemerintah selama ini. 
  4. Sebagai garda terdepan penanggulangan wabah corona, rumah sakit dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan tenaga medis lain perlu diberi perhatian yang serius dan khusus agar mereka sebagai pejuang di garda terdepan dapat menjalankan tugas dengan baik dan selamat. Anggaran untuk penanggulangan wabah corona tak boleh lebih kecil dari anggaran yang diberikan untuk stimulus ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok pengusaha. 
  5. Pemerintah pusat dan daerah serta pihak DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD perlu memelihara hubungan dan komunikasi yang harmonis dan sinergis, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat peraturan atau kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih. Pemerintah perlu menata kembali koordinasi dan sinergi yang kuat di antara kementerian dan lembaga negara lainnya agar tercipta kebijakan yang padu dan seirama, baik di tingkat nasional, daerah, maupun antara nasional dan daerah. 
  6. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu berusaha maksimal, sistematis, dan meyakinkan membangun rasa kepercayaan diri dan optimisme masyarakat, serta menghilangkan suasana batin mereka yang panik, takut, waswas/ merasa ketakpastian akan hari-hari mendatang. 
  7. Pemerintah perlu menata ulang sistem perekonomian nasional yang menjamin pemulihan kehidupan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan mandiri sebagai upaya strategis. Caranya, melalui perlindungan dan pengembangan ekonomi mandiri, terutama mengakselerasi pembangunan ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi, dan mengurangi semaksimal mungkin ketergantungan pada impor. 
  8. Mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa untuk senantiasa berdoa menurut agamanya masing-masing, agar Allah Yang Maha Kuasa melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari malapetaka dan marabahaya. 

Jakarta, 17 April 2020 

Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju 

Dewan Wilayah Pergerakan Indonesia Maju Se-Indonesia

sumber: harianaceh.co.id

Categories
Ketua Umum SI

Ketua umum PP/LT SI di Purwakarta melakukan pengecekan Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi Bumi Perkemahan

Ketua umum PP/LT.SI bersama Tim dari PP/LT SI di Purwakarta, melakukan pengecekan Pelaksanaan Kegiatan di Lokasi Bumi Perkemahan, Taman Rusa, Pasar Hewan, Wisata Agro, Pesantren dan Perguruan Tinggi Al Qur’an di Purwakarta pada Ahad, 19 April 2020 Pukul 08.30-10.00.

Categories
Ketua Umum SI

Ketua Umum LT SI di Desa Gandaria, Subang, Meninjau Lahan Untuk Pencetakan Sawah oleh Kaum Syarikat Islam

Di Desa Gandaria, Subang, Meninjau Lahan Untuk Pencetakan Sawah oleh Kaum Syarikat Islam

Categories
Ketua Umum SI

Ketua umum PP/LT.SI di Ciater, Subang, Mendengar dan Memeriksa Progres Kegiatan Tim Lahan Produksi

Ketua umum PP/LT.SI di Ciater, Subang, Mendengar dan Memeriksa Progres Kegiatan Tim Lahan Produksi

Categories
Ketua Umum SI

SAHAJA (Sahabat Hamdan Zoelva Se Jatim)

SAHAJA, Penyuka Ide Hamdan Zoelva se Jatim

Sahabat Hamdan Zoelva se Jawa Timur dibentuk

Ide-Ide Hamdan Zoelva untuk umat dan Bangsa disampaikan dengan ciri khasnya yang kebapakan, cerdas dan berpihak pada kebaikan serta ketepatan strategi

Prof. Dr. Hamdan Zoelva Mantan Anggota DPR dan pernah menjadi Ketua MK, ia juga pernah menjadi Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI.

Selain itu Prof. Dr. Hamdan Zoelva juga seorang Anggota Dewan Kehormatan PMI (Palang Merah Indonesia),

Kami yang tergabung dalam SAHAJA (Sahabat Hamdan Zoelva) :

1.Pengurus Wilayah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia) Jatim

2.Pengurus Wilayah PERISAI (Pertahanan Ideologi Sarekat Islam) wilayah Jatim

3.Pengurus Wilayah GOBSI (Gerakan Organisasi Buruh Syarikat Islam) Jawa Timur

4.DPD Ormas AI/Akurat Indonesia (Amanat Kejujuran Untuk Rakyat Indonesia) Jawa Timur

5.PPIB (Pergerakan Pemuda Islam Bangkalan)

6.TFI (The Future Institute)

7.DPD LSM ICON – RI Kabupaten Bangkalan

sumber: jurnalpubliksi.blogspot.com

Categories
Ketua Umum SI

Menanti Sikap DPR atas Perppu Penanganan Covid-19

Akhir Maret lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu dasar terbitnya Perppu ini memberi fondasi pemerintah terhadap otoritas perbankan dan otoritas keuangan mengambil langkah luar biasa guna menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Seperti, mengalokasikan anggaran belanja negara untuk kesehatan; jaring pengaman sosial; pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha; dan masyarakat terdampak.

Pemerintah memutuskan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya: Rp75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp110 triliun perlindungan sosial; Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Rp150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM). Hal ini melalui realokasi dan refokusing APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap agar RUU Perppu ini bisa dibahas dan disetujui oleh DPR. “Presiden meminta untuk menyerahkan RUU ini kepada pimpinan DPR dengan harapan RUU ini bisa dibahas dan disetujui oleh DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Sri Mulyani usai menyerahkan Perppu kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (2/4/2020) lalu seperti dikutip Antara.

Meski mendapat respons positif, Perppu ini tak luput dari kritik dan perhatian sejumlah kalangan. Diantaranya, pertama, substansi Pasal 27 Perppu terkait biaya penanganan pandemi Covid-19 dan penyelamatan perekonomian bukan kerugian negara serta tindakan pejabat pelaksananya dengan itikad baik tidak bisa dituntut/digugat secara pidana/perdata dan bukan objek gugatan TUN. Kedua, substansi Pasal 28 Perppu ini memangkas sebagian fungsi anggaran (budgeting) DPR.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menilai Pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 merupakan bentuk impunitas (pengampunan terhadap pejabat yang menggunakan anggaran penanganan Covid-19, red). Dia menilai substansi Pasal 27 itu sangat berbahaya jika nanti diterapkan karena berpotensi disalahgunakan karena menghilangkan pertanggungjawaban hukum si pelakunya.

“Para pengambil kebijakan seharusnya tidak boleh lari dari tanggung jawab ketika pelaksanaan Perppu itu bermasalah secara hukum,” kata Ardi Manto ketika dihubungi.

Ardi menilai frasa “itikad baik” dalam Pasal 27 ayat (1) Perppu No.1 Tahun 2020 itu tidak bisa atau sulit dibuktikan secara empirik. Sebab, frasa itu pembuktiannya sangat subjektif jika di kemudian hari terjadi permasalahan hukum. Menurut Ardi, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan bagi pembuat kebijakan untuk mendapat hak imunitas (kekebalan hukum, red) seperti termuat dalam Pasal 27 Perppu No.1 Tahun 2020 itu.

“Ketentuan ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law),” katanya.

 

Tidak perlu ada

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mendukung terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 ini, kecuali Pasal 27. Sebab, jika melihat substansi Pasal 27 itu seolah-olah setiap perbuatan menyimpang atau tidak menyimpang dalam membuat kebijakan tidak ada akibat hukumnya. “Pasal itu harus dipahami bahwa pemerintah tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban pidana,” kata Feri saat dihubungi Hukumonline, Rabu (8/4/2020).

Dia menilai Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 tidak dapat meloloskan siapapun jika terjadi penyalahgunaan anggaran untuk tujuan tidak sebagaimana mestinya. Menurutnya, pasal itu harus dianggap agar pejabat tidak ragu bertindak demi kepentingan negara (ketika menangani Covid-19), tetapi kalau pejabat pemerintahan menyimpang dari tujuan Perppu itu, tetap harus dihukum sesuai KUHP dan UU Pemberantasan Tipikor.

Misalnya, dana yang diperuntukan kepentingan penanggulangan bencana kesehatan akibat wabah Covid-19 malah digunakan untuk kepentingan pribadi. “Jadi, harus tetap ada pertanggungjawaban pidananya. Pemerintah dan DPR itu harus berkonsentrasi menghadapi/melawan corona dalam status keadaan darurat kesehatan masyarakat, bukan untuk tujuan lain!”

Senada, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Pasal 27 tidak perlu ada. Sebab, aturan itu memberi hak imunitas secara perdata, pidana, administrasi negara kepada beberapa pejabat yang diberi wewenang anggaran penanganan Covid-19 dan penyelamatan perekonomian nasional. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Sekalipun pelaksanaannya dengan itikad baik sesuai UU, aparat penegak hukum tetap bisa menjerat mereka (jika menyimpang, red),” kata dia.

Menurutnya, Pasal 27 Perppu ini seolah-olah telah melampaui/melebihi kekuasaan pengadilan karena disebutkan setiap keputusan yang mereka buat tidak bisa dijadikan objek gugatan TUN. “Ini telah mengambil kewenangan kekuasaan kehakiman, seharusnya jalani saja tugas eksekutifnya, wajar kalau ada warga negara yang tidak setuju dengan kebijakan dan tindakan mereka menggugat ke pengadilan karena rakyat berhak mengontrol negara dalam sebuah negara hukum yang demokrasi.”

Pasal 27

  1. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
  2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan.
  3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

 

Fungsi anggaran DPR

Hal lain yang menjadi perhatian Bayu, ketentuan yang mencabut beberapa pasal dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) terkait kewenangan anggaran DPR dalam membahas kebijakan penyusunan APBN seperti termuat dalam Pasal 28 angka 10 Perppu ini. Padahal, fungsi anggaran (budgeting) DPR dijamin konstitusi. “Tidak elok Perppu mencabut fungsi DPR. Saat ini DPR sudah tidak bisa lagi berbicara mengenai anggaran,” kata Bayu.

Menurutnya, cara mengembalikan fungsi anggaran ini, DPR segera melakukan sidang berikutnya membahas Perppu ini mengusulkan pembatalan. Namun, jika DPR ingin menyetujui Perppu ini, fungsi anggaran DPR bisa dikembalikan dengan cara membuat UU Perubahan atas Perppu yang sudah ditetapkan menjadi UU bersama-sama Presiden untuk mengembalikan fungsi anggaran DPR.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan Pasal 28 Perppu ini karena telah memangkas sebagian fungsi anggaran DPR. Misalnya, kewenangan menentukan defisit, besaran belanja wajib, menggeser anggaran, menerbitkan surat utang, memberi pinjaman, menetapkan anggaran dari luar negeri, hingga memberi hibah ke pemda tanpa melibatkan DPR. Hal itu diatur Pasal 2 Perppu 1/2020 yang mengatur sejumlah kewenangan/hak keuangan negara yang semestinya juga melibatkan DPR.

Menurutnya, Pasal 28 angka 10 Perppu ini telah mencabut kewenangan anggaran DPR dalam UU MD3. Sejumlah pasal dihapus, seperti Pasal 177 huruf c angka 2; Pasal 180 ayat (6); dan Pasal 182. Dengan begitu, DPR tak lagi memiliki kewenangan membahas penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan.

Pasal 28 angka 10 Perppu 1/2020

 

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

 

“Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

 

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini.”

Feri melanjutkan Perppu Stabilitas Sistem Keuangan merupakan hak prerogatif presiden berdasarkan “hak ihwal kegentingan yang memaksa”. Berlakunya Perppu itu ketika ditandatangani dan ditetapkan Presiden dan akan diobjektifkan oleh DPR dalam persidangan berikutnya. Namun, sepanjang belum disidangkan oleh DPR, maka Perppu itu berlaku sebagaimana layaknya UU.

“Saat ini Perppu No. 1 Tahun 2020 sudah berlaku, sampai ada sidang DPR berikutnya yang menyatakan setuju atau tidak setuju dengan Perppu tersebut,” katanya.

Dwi Anggono pun menambahkan tidak ada ketentuan yang mengatur jangka waktu kapan DPR harus membahas Perppu. “Kalau DPR belum membahas, seluruh isi Perppu tersebut akan terus berlaku sampai DPR bersidang untuk menerima atau menolaknya,” kata Bayu.

Mengutip pandangan Prof Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, berlakunya Perppu memiliki waktu terbatas (sementara). Sebab, cepat atau lambat, Perppu mesti dimintakan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk UU harus menilai secara obyektif ada tidaknya kondisi kegentingan yang memaksa itu.

Sementara itu, dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, MK telah memberi tiga parameter adanya “kegentingan yang memaksa”. Pertama, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Merujuk UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tidak memberi batasan pengertian Perppu. Secara prinsip, Perppu sudah dapat berlaku dan mengikat sejak diterbitkan meski belum mendapat persetujuan DPR. Bahkan, memiliki kedudukan setingkat UU seperti diatur Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Secara prosedural, terbitnya Perppu oleh presiden, diajukan ke DPR pada masa persidangan berikutnya untuk mendapat persetujuan sesuai bunyi Pasal 22 UUD Tahun 1945. Jika tidak disetujui, Perppu itu harus dicabut. Pengajuan Perppu dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perppu menjadi UU seperti diatur Pasal 52 UU No.12 Tahun 2011.

Pemberian persetujuan atau penolakan sebuah Perppu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR sebagai forum rapat tertinggi di parlemen. Namun, kewenangan DPR dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 serta praktiknya hanya sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap Perppu yang diajukan presiden/pemerintah.

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva sebelumnya pernah mengungkapkan Perppu yang diterbitkan pemerintah dan disetujui oleh DPR dalam praktiknya (pemerintahan sebelumnya) cenderung murni politik. Karena itu, melalui putusan MK itu diberi petunjuk atau parameter bagi parlemen dalam memberi persetujuan atau penolakan terhadap terbitnya sebuah Perppu.

“Bagi saya hampir semua itu adalah (pertimbangan, red) politik, persetujuan politik. Untuk tidak terlalu politik, ini loh koridornya (putusan MK), karena negara ini negara hukum. Sebab, produk Perppu itu menunjukan absolutisme presiden dalam keadaan sementara.”

Pertanyaannya, jika sebagian substansi Perppu No. 1 Tahun 2020 dinilai mengandung masalah itu, bisakah sebagian kecil pasalnya ditolak dan sebagian besarnya Perppu tersebut disetujui DPR? Kita tunggu saja!

sumber: hukumonline.com

Categories
Ketua Umum SI

Din Syamsuddin Ingatkan Pemerintah: Anggaran Corona Harus Transparan

Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin, mengingatkan pemerintah dalam membuat kebijakan anggaran terkait penanggulangan wabah virus Corona harus transparan dan berkeadilan. Menurutnya, jangan sampai kebijakan yang dibuat menimbulkan dampak sosial yang buruk.

“Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan (penanggulangan Corona) agar jelas transparan, terutama menyangkut anggaran dan berkeadilan, maka data siapa yang berhak menerimanya, pelaksananya, jangan sampai peraturan yang baik tapi pelaksanaan tidak bagus. Dalam suasana seperti ini bisa menimbulkan dampak sosial yang buruk,” ujar Din Syamsuddin dalam video conference bersama wartawan, Kamis (2/4/2020).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengaku pada dasarnya pemerintah telah membuat kebijakan yang baik di masa pandemi Corona ini. Misalnya, pemerintah sudah membuat kebijakan bekerja di rumah, sekolah dari rumah, hingga membuat kebijakan physical distancing. Kebijakan yang terbaru adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pada dasarnya kami semua menyambut baik keputusan pemerintah dengan menerbitkan sejumlah produk atau instrumen hukum,” ucapnya.

Lebih lanjut, Din mengatakan, Wantim MUI juga telah berdiskusi dengan berbagai pihak mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan pandemi Corona. Menurutnya, diskusi itu dilakukan secara daring bersama pakar hukum, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).

“Kemarin memang ada dibicarakan telaah terhadap payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, baik Peraturan Pemerintah, Keppres, maupun Perpu,” ujarnya.

sumber: detik.com

Categories
Ketua Umum SI

Din Ingatkan Kebijakan Anggaran Soal Corona Harus Adil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar konferensi pers melalui telekonferensi pada Kamis (2/4) ini. Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin dalam kesempatan itu turut menyampaikan tanggapan terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui beberapa instrumen hukum.

Wantim MUI, jelas Din, menyarankan agar peraturan tersebut dijalankan secara jelas, transparan dan berkeadilan, terutama yang menyangkut anggaran. Dia meminta untuk mendata siapa yang berhak menerima bantuan dari anggaran yang digelontorkan.

“Jangan sampai peraturan yang baik tapi pelaksanaannya tidak bagus dalam suasana seperti ini (karena) bisa menimbulkan dampak sosial yang buruk,” kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Din juga menyadari adanya sinyalemen bahwa karantina wilayah harus lebih ditingkatkan. Apalagi, setelah mendengar ahli kesehatan, diketahui bahwa puncak wabah corona atau Covid-19 ini diperkirakan pada akhir Mei mendatang.

Berdasarkan asumsi ilmiah para ahli, jika tidak ada langkah serius mencegah penyebaran wabah ini, maka diperkirakan jumlah korban yang jatuh bisa mencapai 200 ribu. “Jadi langkah-langkah ini harus secara bersama. Pemerintah harus bersatu-padu, jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah,” ucap dia.

Din menambahkan, Wantim MUI telah membicarakan mengenai payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, baik itu peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan pengganti undang-undang. Pembicaraan ini dengan mengundang pakar hukum yang juga anggota Wantim MUI, Hamdan Zoelva dalam rapat pleno khusus yang digelar secara daring. Mantan Wapres RI, yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla pun turut serta dalam rapat tersebut.

Pada dasarnya, kata Din, Wantim MUI menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui produk atau instrumen hukum yang digunakan. Meski, ada sebagian dari anggota Wantim MUI yang menganggap bahwa itu telah dilaksanakan pemerintah, seperti dengan menyelenggarakan proses pembelajaran siswa di rumah masing-masing. “Termasuk juga penerapan physical distancing. Itu semacam penguatan secara hukum,” ungkapnya.

Wantim MUI, kata Din, berharap klausul dan diktim pada peraturan terkait PSBB itu diterapkan dan dilaksanakan dengan maksimal. Namun penerapannya harus tetap dilakukan secara arif dan bijaksana. “Misalnya kemarin ada laporan, ada polisi yang semacam menyegel masjid, padahal bukan menyegel. Penerapan ini harus secara arif dan bijaksana,” ujar dia.

Dalam telekonferensi, turut serta jajaran Wantim MUI, di antaranya, Sekretaris Wantim MUI Noor Achmad, dan Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin. Selain mereka, yaitu Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq dan beberapa tokoh lainnya.

sumber: republika.co.id

Categories
Ketua Umum SI

Menuju Titik Terang Sengketa Pelabuhan Marunda

Sengketa yang terjadi antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam kasus Pelabuhan Marunda akan segera menemui titik terang. Kuasa Hukum PT KBN, Hamdan Zoelva, memastikan hal tersebut.

“Ya ini sedang dalam proses pembicaraan, sudah sebulan. Sudah hampir menemui titik temu. Tinggal sedikit,” ujar Hamdan saat melakukan wawancara khusus dengan tim redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Hamdan, kedua belah pihak sudah menyetujui prinsip yang sama sehingga sengketa ini hanya akan menunggu akhir damai.

“Prinsip dasarnya sudah setuju. Prinsip dasarnya adalah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan good corporate governance, dan kita tidak mau di belakang hari ada masalah-masalah lagi yang timbul,” lanjutnya.

Hamdan meneruskan, perundingan keduanya tinggal membahas masalah teknis. Ia sendiri tidak mau merinci kesepakatan seperti apa yang terjadi di dalam perundingan ini karena bersifat internal. “Prinsip dasarnya sudah oke dan secara prinsip sudah disetujui. Tinggal masalah-masalah teknis saja,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melanjutkan, perundingan damai keduanya sendiri masih berlandaskan pada dokumen perjanjian yang sudah ada, yakni dengan berpatok pada prinsip yang ia sebutkan. “Yang penting tidak boleh melanggar perundang-undangan, seluruh dokumen perjanjian yang sudah ada tetap menjadi pegangan kita,” katanya.

Proses damai antara KBN dan KCN terkait Pelabuhan Marunda ini merupakan kabar baik bagi investor karena akan memberikan kepastian hukum. Pelabuhan Marunda sendiri menjadi penyokong yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Perlu diketahui, Pelabuhan Marunda mampu melayani produk curah layaknya batubara, serta komoditas cair, dan lainnya. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Marunda sudah terbukti mampu menurunkan beban yang ditanggung oleh Pelabuhan Tanjung Priok.

Hamdan menjelaskan, ketika penyelesaian secara damai ini usai, seluruh gugatan akan dicabut, serta penyelesaian damai ini akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya. “Pasti. Akan disahkan dalam RUPS kalau sudah selesai. Semua perkara di-close,” pungkasnya.

Sikap Pemerintah

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan perusahaan BUMN dalam tempo 100 hari. Menurut Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Carlo Brix Tewu, setidaknya ada 17 sengketa yang sudah dipetakan oleh pemerintah. Adapun, sengketa Pelabuhan Marunda masuk di antara prioritas tersebut.

Mengetahui hal itu, Hamdan menjawab singkat dengan mengatakan “masih” dalam kisaran jangka waktu tersebut dalam menyelesaikan sengketa Pelabuhan Marunda. Kasus sengketa ini ditengarai beberapa hal yakni porsi kepemilikan saham, pembagian dividen, dan konsesi yang dilakukan oleh PT KCN dengan KSOP V Marunda.

Berdasarkan Addendum III, keputusan tersebut membagi porsi kepemilikan saham sama rata yakni 50:50 antara PT KBN dengan PT Karya Teknik Utama terhadap perusahaan joint venture milik mereka, yakni PT KCN. PT KTU menolak adanya Addendum III dan menyebut porsi kepemilikan masih seperti sebelumnya dengan PT KTU sebanyak 85 persen atas PT KCN dan PT KBN sebanyak 15 persen atas PT KCN.

Kesepakatan perubahan komposisi saham menjadi 50 persen KBN dan 50 persen KTU juga disahkan dalam RUPS-LB PT KCN, pada tanggal 30 Maret 2015, kemudian disahkan oleh Menkumham pada 24 April 2015.

Dari porsi pembagian deviden sendiri, PT KBN mengaku baru menerima Rp3,1 miliar dari PT KCN setelah kerja sama tersebut terjalin sejak tahun 2004 silam hingga sekarang. Pada tanggal 17 November 2014, PT KBN menerima dividen dari PT KCN dengan jumlah Rp948.281.847. Kemudian pada tanggal 8 Mei 2015, PT KBN menerima pembayaran dividen dari PT KCN sebanyak Rp2.167.500.000.

Kemudian, PT KCN, tanpa sepertujuan PT KBN selaku pemilik saham, melakukan konsesi dengan KSOP V Marunda selama 70 tahun atas seluruh wilayah pier I, pier II, dan pier III. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada putusan keempat berbunyi “Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan dengan Keputusan Presiden.”

PT KCN menyebut bahwa konsesi yang dilakukannya memiliki landasan hukum. KCN mengacu kepada UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Konsesi berbuntut panjang, mulai dari kasasi hingga banding. “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr,” demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai oleh Dr. H. Muh. Daming Sanusi S.H., M.Hum., Hakim Anggota Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum., dan Hidayat S.H.

Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu memenangkan PT KBN (Persero). Hakim menyatakan bahwa objek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset PT KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum.

Hakim membatalkan konsensi itu karena menilai bahwa wilayah usaha pier I, pier II, pier III, dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah PT KBN. Adapun, putusan di tingkat kasasi adalah N.O artinya hakim menyatakan sengketa ini harus diselesaikan di tingkat PTUN, tetapi KBN saat ini sedang mengajukan peninjauan kembali.

Penulis: Bernadinus Adi Pramudita

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

sumber: wartaekonomi.co.id